BENCANA MENERJANG, SULUT BERGUMUL

Manado, MS

Awan gumul membungkus tanah Nyiur Melambai. Sejumlah wilayah diterjang bencana alam. Efek amukan alam beberapa hari terakhir telah memicu banjir, tanah longsor, angin kencang dan pohon tumbang di beberapa tempat. Gelombang tinggi juga menyapu wilayah pesisir. Kota Manado kena dampak terparah.

Fenomena bencana di awal tahun memang kerap meneror warga Sulawesi Utara (Sulut), khususnya Manado. Rentetan peristiwa serupa sering terjadi beberapa tahun belakangan. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya keras memulihkan berbagai dampak buruk yang ditimbulkan. Sering dengan itu, seruan kewaspadaan kuat digaungkan.

Data yang diperoleh Media Sulut, cuaca buruk mulai menerjang Sulut sejak Sabtu (16/1) hingga Minggu (17/1) kemarin. Pemerintah dan pihak Basarnas telah mengumumkan adanya korban jiwa. Pada Sabtu (16/1), lima warga termasuk satu anggota kepolisian meninggal dunia akibat tertimbun longsoran tanah. Peristiwa ini terjadi di 3 titik berbeda. Longsor di Kelurahan Perkamil merenggut 3 korban jiwa, masing-masing Fanny Poluan, Arni Laurens dan seorang anak berusia 8 tahun, Chelsea.

Peristiwa yang sama terjadi di Kelurahan Paal IV yang menewaskan Aiptu Kifni Kawulur, anggota Polsek Tikala. Di wilayah lain, longsor juga terjadi di Kelurahan Malalayang Satu Barat dan merenggut 1 korban, Meini Pondaag. Satu warga lain masih dalam pencarian Tim Basarnas Manado. Titik longsor  juga terjadi di Kelurahan Ranotana Weru dan Tikala Baru. Beruntung tidak ada korban jiwa yang terjadi.

Basarnas juga melaporkan sedikitnya 12 titik banjir yang terjadi di wilayah Manado. Ketinggian air bervariasi antara 10 hingga 50 cm. Titik banjir tertinggi dilaporkan terjadi di Jalan Bethesda Kecamatan Malalayang, depan RSJ Ratumbuysang, dimana genangan air mencapai 50 cm. Pohon tumbang juga terjadi di beberapa tempat dan menyebabkan berbagai dampak kerugian materil hingga kemacetan lalu lintas.

GELOMBANG PASANG SAPU WILAYAH PESISIR

Kondisi iklim yang labil di wilayah Sulut juga memunculkan berbagai dampak bencana lainnya. Salah satunya gelombang pasang air laut yang dilaporkan menyapu sejumlah wilayah garis pantai. Di pesisir pantai Manado, kondisi ini terpaksa membuat pihak pengelola Pelabuhan Manado memutuskan untuk memberhentikan sementara kegiatan keberangkatan kapal.

“Kondisi saat ini belum memungkinkan, jadi jadwal pemberangkatan kapal dari pelabuhan Manado untuk sementara kita tunda dulu sambil menunggu perkembangan cuaca selanjutnya,” kata Kepala Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado Captain Mozes Karaeng.

Tak hanya di Manado, cuaca ekstrim juga melanda sejumlah wilayah di Sulut. DI pesisir pantai Desa Bulo Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, gelombang tinggi telah menyebabkan beberapa kapal nelayan yang bersandar di pesisir pantai terbalik dan rusak.

Begitu juga di wilayah pesisir Kabupaten Talaud. Dua Desa yakni Desa Mala Timur, Kecamatan Melonguane dan Desa Riung, Kecamatan Tampan’amma dilaporkan kena dampak gelombang tinggi. Di Desa Mala Timur, rumah warga di pesisir pantai terdampak abrasi akibat gelombang pasang. Sementara di Desa Riung, jalan di ujung jembatan nyaris terputus dihantam hujan lebat.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Gelombang pasang menghantam tanggul di Desa Batu Tajam Kecamatan Pinogaluman hingga jebol. Imbasnya, air laut masuk hingga ke rumah-rumah warga pesisir.

Sementara di wilayah pesisir Sangihe, gelombang pasang juga melanda beberapa wilayah pemukiman warga seperti Kelurahan  Apengsembeka, Kelurahan Tidore, Pintu Aer, serta seputaran Pertamina.

PEMERINTAH DAN BASARNAS GERAK CEPAT

Peristiwa bencana di Manado memantik gerak cepat semua stakeholder terkait. Kepala Basarnas Manado, Suhri Sinaga mengatakan, saat bencana terjadi dirinya langsung memerintahkan semua anggotanya untuk bergerak ke lokasi-lokasi terdampak, baik banjir, pohon tumbang dan tanah longsor. “Saya yang memimpin langsung di beberapa lokasi bencana untuk memastikan setiap titik tempat kejadian bisa tertangani dengan cepat,” papar Sinaga dalam keterangannya, Sabtu (16/1).

Hingga saat ini, Tim Sar Gabungan masih tetap mewaspadai apabila ada bencana susulan di lokasi-lokasi yang baru. “Intinya seluruh laporan-laporan yang masuk semuanya segera kami tindak lanjuti karena ini menyangkut keselamatan jiwa manusia,” tandas Sinaga.

Pasca adanya laporan bencana alam yang melanda, Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw, juga langsung bergerak melakukan penanggulangan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang dikomandani oleh Evans Steven Liow, ikut membantu masyarakat yang menjadi korban tanah longsor di Kelurahan Taas, Lingkungan VI.

Hal yang sama dilakukan Satpol PP Pemprov Sulut dengan membagikan 500 nasi bungkus kepada warga terdampak banjir. Penyaluran bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang jadi korban banjir.

“Aksi kepedulian ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Bantuan nasi bungkus ini diharapkan bisa membantu warga terdampak bencana banjir di Kelurahan Taas Manado,” kata Kepala Satpol PP Pemprov Sulut Farly Kotambunan diwakili Kabid Trantib Valentino Sinaga.

Bantuan nasi bungkus yang diberikan jajaran Satpol PP Pemprov Sulut ini mendapat sambutan baik dari masyarakat yang terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang melanda Manado. “Kami sangat berterimakasih atas bantuan ini. Pemerintah sangat peduli dengan kondisi warga yang terkena banjir,” ujar Michael salah satu warga terdampak banjir di Kelurahan Taas.

TOKOH AGAMA DOAKAN SULUT

Menyikapi situasi dan kondisi bencana alam yang terjadi di Kota Manado dan sejumlah wilayah lainnya di Sulut, solidaritas juga datang dari para pemuka agama. Ungkapan belasungkawa dihaturkan. Doa memohon pemulihan kepada Tuhan juga dipanjatkan.

Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM, Pdt Hein Arina melalui Sekretaris Umum, Pdt Evert Tangel menuturkan, cuaca ekstrim saat ini telah membawa dampak korban jiwa dan material. Terkait itu, pihaknya mengimbau seluruh jemaat GMIM agar menggelar doa, baik secara pribadi, keluarga maupun berjemaat.

“Doakan kiranya kondisi ini tidak berlanjut. Kemudian seluruh jemaat juga selalu tetap waspada. Dalam artian, dengan segala hikmat untuk melihat keadaan yang sedang dialami ini,” ungkap Tangel Minggu (17/1).

"Waspadalah karena keadaan alam memang tak dapat diprediksi. Berjaga-jaga, dan jangan bersikap masa bodoh. Jemaat diharapkan bisa mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Kota Manado. Memberikan bantuan sesuai kebutuhan warga terdampak banjir dan tanah longsor," katanya lagi.

PENGAMAT USULKAN PEMBUATAN PERDA KEBENCANAAN

Kondisi bencana alam yang rutin melanda wilayah Sulut tiap tahun memantik respon banyak pihak. Salah satunya datang dari pakar sistem ekologi Universitas Negeri Manado (Unima) Mercy Rampengan SPi, MAppSc, PhD. Dia menyebut, peristiwa alam ini terjadi karena faktor risiko bencana berupa fenomena alam namun bersinggungan dengan masyarakat yang menjadi ujung tombak penanggulangan bencana.

“Jika ujung tombak itu (masyarakat) tidak menjalankan fungsinya dalam upaya pengurangan risiko bencana, maka dampak bencana pasti menjadi lebih besar. Tapi pemerintah juga harus hadir, pertama untuk memfasilitasi masyarakat agar paham terkait apa-apa saja upaya pengurangan risiko bencana yang harus disiapkan. Jadi ini akan terkait hadirnya aturan-aturan terkait kebencanaan,” tanggap Rampengan dalam konfirmasi, Minggu (17/1).

Rampengan menyebut, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Sulut, baik seluruh kabupaten/kota termasuk provinsi, sudah lewat masa berlakunya. “Sepengetahuan saya sudah lewat (RPB), makanya Perda Kebencanaan yang menjadi salah satu payung hukum sebaiknya segera mungkin ada di seluruh wilayah Sulut,” imbuhnya.

Sebab dari pengamatannya, masyarakat sebagai ujung tombak dalam upaya penanggulangan bencana banyak yang belum menyadari peran serta menjalankan pola kehidupan yang berwawasan lingkungan, salah satunya menjaga kebersihan daerah dari persoalan sampah. “Selain itu belum banyak terbentuk kelompok masyarakat yang menjadi penggerak dalam upaya PRB, baik pemetaan daerah rawan, pemetaan potensi lokal untuk penanggulangan bencana berbasis masyarakat, hingga pembagian tugas dalam penanggulangan bencana,” paparnya.

Untuk itu, Rampengan mendorong pemerintah menggalakkan sosialisasi PRB sebelum bencana terjadi. Hal itu dinilai lebih murah pembiayaannya dibanding respon, rehab atau rekon bencana. Selain itu penataan tata ruang khususnya RDTR Rencana Detail Tata Ruang.

“Aapakah pemda di Sulut sudah memilikinya?) Karena Mater 2020 di Indonesia baru memiliki 55 Perda RDTR. Padahal disini semua diatur, RDTR berbasis mitigasi bencana bukan hanya berbasis pengembangan ekonomi,” tegasnya.

Namun diakuinya pula, bencana adalah urusan bersama semua stakeholder, bukan hanya pemerintah. Untuk itu menurut dia, perlu sinergitas bersama dengan semua pemangku kepentingan dalam mengupayakan Sulut sebagai daerah tangguh dalam menghadapi bencana.(tim ms)