KPU Sulut Bersiap Hadapi Sengketa Pilkada

Episode pemilihan kepala daerah (Pilkada) di sejumlah daerah Sulawesi Utara (Sulut) belum berujung. Adanya permohonan sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jadi penyebab. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun bersiap.

Anggota KPU Sulut, Meidy Tinangon menjelaskan, kalau untuk pemilihan gubernur (Pilgub) tidak ada. Daerah yang terdapat perselisihan hasil yakni pemilihan di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Kota Manado. Hanya saja, hingga kini pihak KPU masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). "Sesuai peraturan MK nomor 8 tahun 2020 tentang tahapan kepemiluan hasil konstitusi. Kesempatan untuk pemohon atau paslon (pasangan calon) yang memohonkan sengketa hasil ini untuk lakukan perbaikan telah berakhir. Di jadwal MK konstitusi itu, setelah perbaikan permohonan dan disampaikan pemohon ke MK, MK akan menerbitkan hasil pemeriksaan dan mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi," jelas Tinangon, baru-baru ini.

Jadwalnya untuk proses registrasinya 18 Januari 2021. Bisa saja kalau tidak lengkap tidak akan tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) dan tidak diterbitkan akta registrasi perkara konstitusi. "Maka kita masih menunggu penerbitan BRPK. Setelah itu MK akan beritahu ke KPU, bisa tanggal 18, 19 dan 20. MK akan sampaikan ke KPU Daerah mana saja yang permohonan sengketa hasilnya diregistrasi," urai Tinangon.

Ini nantinya menurut dia, akan menjadi dasar bagi KPU untuk melihat bagi daerah yang tidak ada sengketa, kapan penetapan calon terpilihnya. Sementara bagi yang ada sengketa dan teregistrasi di BRPK pihaknya akan menyediakan lebih detail lagi untuk menghadapi persidangan. "Jadwal pemeriksaan terdiri dari dua, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan pendahuluan nanti 26 Januari 2021. Jadi Persidangannya 26 Januari tapi kita sudah melakukan persiapan menghadapi sengketa. Kita instruksikan ke KPU Boltim dan Manado untuk menyiapkan pokok permohonan, siapkan pengacaranya, draft jawaban dan persiapan mengenai alat bukti. Sehingga ketika terbit BRPK kita tinggal menyesuaikan apa yang perlu dilengkapi," kuncinya. (arfin tompodung)